Ada beberapa kasus termasuk yang di (Kepulauan) Riau kemarin, ini akibat enggannya pihak BPN untuk mengukur ulang terhadap lahan-lahan atau HGU dari perusahaan-perusahaan yang besar.

Saya kaget tentang tanah tadi yang 256 ribu hektare. Pertanyaannya untuk apa? Kedua, terhadap pembangunan ini seperti tidak terarah Pak. Logikanya seperti yang dikatakan Ketua tadi, bahwasanya kalau sudah otorita Pak, itu otomatis menjadi rekan kerjanya Komisi II.